...

Revisi UU Desa Disahkan, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

Revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa telah disahkan menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat paripurna di gedung Nusantara II kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (28/3/2024). Masa jabatan kepala desa (kades) kini telah diperpanjang menjadi delapan tahun.

Menurut detikNews, rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa menjadi UU dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Terlihat hadir pula Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel. Awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah. Setelah itu, Puan meminta persetujuan dari seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi undang-undang.

“Pertanyaannya, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta sidang. “Setuju,” jawab peserta sidang diikuti dengan ketukan palu pengesahan.

Dalam revisi UU Desa, salah satu poin penting adalah pengaturan masa jabatan kades yang menjadi 8 tahun, dengan batas maksimal dua periode. Revisi ini telah disetujui dalam rapat Baleg DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada bulan Februari sebelumnya.

Sebelum revisi, masa jabatan kades diatur selama enam tahun menurut Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau UU Desa sebelum direvisi. Kemudian Pasal 39 ayat (2) mengatur bahwa masa jabatan kades dapat dilakukan hingga tiga kali, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Revisi UU Desa Disahkan, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun
Revisi UU Desa Disahkan, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun 5

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Desa yang mengubah masa jabatan Kepala Desa (Kades) menjadi 8 tahun. Perubahan ini menandai langkah penting dalam pembaruan struktur pemerintahan di tingkat desa di Indonesia. Mari kita telusuri lebih dalam tentang apa yang diubah dalam UU Desa dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi masyarakat desa.

Pengenalan tentang Revisi UU Desa

Revisi UU Desa adalah langkah legislatif untuk memperbarui peraturan yang mengatur tata kelola pemerintahan di tingkat desa. UU Desa memiliki peran penting dalam memberikan landasan hukum bagi pengelolaan desa serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan revisi ini, diharapkan bahwa UU Desa dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa.

Perubahan Jabatan Kades Menjadi 8 Tahun

Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah terkait masa jabatan Kepala Desa. Sebelum revisi, masa jabatan Kades adalah 6 tahun. Namun, dengan revisi ini, masa jabatan Kades diperpanjang menjadi 8 tahun. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kades untuk mengimplementasikan program pembangunan dan memperkuat stabilitas kepemimpinan di tingkat desa.

Revisi UU Desa Disahkan, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun
Revisi UU Desa Disahkan, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun 6

Perpanjangan masa jabatan Kades menjadi 8 tahun juga diharapkan dapat mengurangi gangguan dalam kontinuitas pembangunan di tingkat desa. Dengan masa jabatan yang lebih lama, Kades memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengeksekusi program-program pembangunan jangka panjang dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat desa.

Implikasi Perubahan Masa Jabatan Kades

Perubahan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan sosial di tingkat desa. Salah satunya adalah meningkatnya stabilitas kepemimpinan di tingkat desa karena Kades memiliki waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan program-program pembangunan. Namun demikian, terdapat juga beberapa keprihatinan terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya akuntabilitas jika Kades tidak diawasi secara ketat.

Selain itu, perubahan ini juga dapat memengaruhi pola partisipasi politik di tingkat desa. Dengan masa jabatan yang lebih lama, mungkin saja akan ada lebih sedikit kesempatan bagi kandidat baru untuk bersaing dalam pemilihan Kades, yang pada gilirannya dapat mengurangi pluralitas dalam kepemimpinan desa.

Revisi UU Desa Disahkan, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun
Revisi UU Desa Disahkan, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun 7

Tanggapan Publik

Tanggapan masyarakat terhadap perubahan ini bervariasi. Ada yang mendukung perpanjangan masa jabatan Kades sebagai langkah untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas pemerintahan di tingkat desa. Namun, ada pula yang mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya rotasi kepemimpinan yang dapat menghambat terciptanya inovasi dan perubahan yang positif.

Kesimpulan

Revisi ini yang mengubah masa jabatan Kades menjadi 8 tahun merupakan langkah signifikan dalam pembaharuan struktur pemerintahan di tingkat desa di Indonesia. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas pemerintahan di tingkat desa, namun perlu dipertimbangkan juga implikasi sosial dan politiknya terhadap masyarakat desa secara keseluruhan.

Tinggalkan komentar