Kontroversi Dana Rp20 Juta: Polisi Bayar Mahasiswa UBK yang Bertemu Gibran?
Nusamedia – 24 Juni 2026 | Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Muhammad Abdimaludin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno (UBK). Ia mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta dari pihak kepolisian terkait aksi demonstrasi yang digelar di Jakarta pada pekan lalu. Kabar ini sontak menjadi viral di media sosial, memunculkan pertanyaan serius mengenai dugaan Polisi Bayar Rp20 Juta untuk Mahasiswa UBK yang Bertemu Gibran.
Aksi yang dimaksud berlangsung pekan lalu, di mana sejumlah perwakilan mahasiswa, termasuk dari UBK, sempat bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan dialog. Pasca pertemuan tersebut, BEM UBK dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) UBK menggelar forum klarifikasi di depan Patung Bung Karno, Kampus Kimia UBK, Jakarta Pusat, pada Senin (22/6). Forum ini diadakan untuk merespons isu yang berkembang terkait dugaan pemberian uang kepada peserta aksi.
Pengakuan Ketua BEM FH UBK
Dalam forum klarifikasi tersebut, Muhammad Abdimaludin secara terbuka mengakui menerima uang senilai Rp20 juta dari pihak kepolisian. Ia menyebutkan bahwa uang tersebut diberikan oleh seorang oknum kepolisian bernama Aan. “Uang itu dikasih sama mereka pihak kepolisian untuk tidak turun aksi di Istana. Akan tetapi kita tetap turun,” ujar Abdimaludin, menegaskan bahwa meskipun menerima uang, mereka tetap menjalankan aksi sesuai rencana awal.
Ketika ditanya mengenai identitas sosok ‘Aan’, Ketua BEM FH UBK ini mengaku tidak mengenalnya secara mendalam. “Bang Aan namanya, Bang Aan dari pihak kepolisian, kurang tahu nama lengkapnya,” tuturnya. Pengakuan ini semakin memperdalam misteri terkait asal-usul dan tujuan pemberian dana tersebut, serta menguatkan dugaan adanya upaya untuk mencegah demonstrasi di Istana Kepresidenan.
Klarifikasi Universitas dan Sanksi
Menanggapi isu yang berkembang, Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, menyatakan bahwa pihak universitas telah memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Hasil klarifikasi tersebut mengkonfirmasi bahwa Abdimaludin memang menerima uang. “Dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian,” kata Daniel dalam konferensi pers di Gedung Rektorat UBK, Selasa (23/6).
Daniel menambahkan bahwa alumni tersebut meminta Abdi dan rekan-rekannya untuk tidak menggelar aksi di depan Istana Kepresidenan, melainkan menyarankan agar demonstrasi dilakukan di gedung DPR/MPR RI. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Abdi dkk, yang tetap memilih untuk turun ke Istana. Akibatnya, mereka dihadang oleh kepolisian dan demonstrasi akhirnya dilaksanakan di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.
Menindaklanjuti pengakuan tersebut, UBK masih terus menginvestigasi kasus ini secara mendalam. Sebagai langkah awal, Abdi dan rekan-rekannya yang turut menerima uang tersebut telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua BEM FH UBK. “Sesuai dengan pernyataan Ibu Rektor, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan tidak lagi dapat mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua BEM sampai proses investigasi ini selesai,” jelas Daniel.
Polisi Belum Bisa Pastikan Identitas ‘Aan’
Di sisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memberikan tanggapan terkait sosok ‘Aan’ yang disebut oleh Abdimaludin. Budi Hermanto menyatakan bahwa identitas ‘Aan’ belum dapat dipastikan apakah benar merupakan anggota polisi atau bukan. “Pastikan dulu agar tidak simpang siur, bisa jadi (yang disebut nama Aan itu) beneran polisi atau orang yang mengaku atau mengatasnamakan polisi kan,” ucap Budi saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (23/6) malam.
Pernyataan ini menambah kompleksitas kasus dugaan Polisi Bayar Rp20 Juta untuk Mahasiswa UBK yang Bertemu Gibran. Pihak kepolisian menegaskan perlunya verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran klaim tersebut. Hingga kini, investigasi masih terus berjalan, baik di internal kampus UBK maupun dari pihak kepolisian, untuk mengungkap tabir di balik fenomena pemberian dana yang menghebohkan ini. Apakah benar Polisi Bayar Rp20 Juta untuk Mahasiswa UBK yang Bertemu Gibran atau hanya modus oknum, masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan aparat penegak hukum, terutama yang berkaitan dengan aksi demonstrasi dan pertemuan dengan pejabat publik. Pengungkapan fakta yang sebenarnya diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas institusi.
Tinggalkan komentar