Nusamedia – 07 Juli 2026 | Jakarta – Sebuah survei daring dari IndexMundi Global Surveys belakangan ini menjadi sorotan publik lantaran menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada posisi tertinggi sebagai institusi yang dipersepsikan paling korup di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Namun, temuan kontroversial ini segera dibantah oleh sejumlah pakar yang menilai adanya kelemahan fundamental dalam metodologi yang digunakan. Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, secara tegas menyatakan bahwa hasil survei IndexMundi memiliki cacat metodologi yang signifikan, sehingga tidak dapat diandalkan sebagai rujukan kredibel.
Menurut Burhanuddin Muhtadi, kualitas sebuah survei tidak semata-mata ditentukan oleh objek yang dinilai, melainkan lebih krusial pada ketangguhan metodologi penelitian yang diterapkan. Ia menekankan bahwa setiap hasil survei harus didukung oleh metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. “Kelemahan utama metodologi IndexMundi Global Surveys terletak pada penggunaan survei online terbuka (open web-based polling) tanpa kontrol sampel yang ketat,” ungkap Burhanuddin kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).
Burhanuddin Muhtadi menjelaskan lebih lanjut bahwa mekanisme pengumpulan data melalui survei daring terbuka seperti yang digunakan IndexMundi tidak mampu menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh. Data yang terkumpul cenderung hanya mencerminkan pandangan dari sebagian pengguna internet yang secara sukarela memilih untuk berpartisipasi. “Data yang dihasilkan mencerminkan persepsi subjektif pengguna internet, bukan data statistik empiris yang terverifikasi secara ilmiah,” tegasnya.
Salah satu persoalan mendasar yang disoroti adalah munculnya bias sampel atau sampling bias. Hal ini terjadi karena responden dalam survei tersebut hanya berasal dari individu yang memiliki akses internet, memahami teknologi, dan menguasai bahasa yang digunakan dalam platform survei. Kondisi ini menyebabkan sampel tidak dipilih melalui metode acak murni atau random sampling, sehingga sampel tersebut tidak merepresentasikan komposisi demografi suatu negara secara akurat, baik dari segi usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, maupun sebaran wilayah.
Lebih lanjut, Burhanuddin Muhtadi, yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, menilai sistem pengumpulan data yang bersifat sukarela atau volunteer membuka peluang terjadinya self-selection bias. Dalam skema seperti ini, siapapun yang mengakses situs survei dapat mengisi kuesioner. Akibatnya, pendapat yang terekam berpotensi didominasi oleh kelompok yang memiliki pandangan sangat positif atau sangat negatif terhadap suatu isu, sehingga mengaburkan gambaran sebenarnya.
Sorotan terhadap cacat metodologi ini semakin tajam ketika Burhanuddin Muhtadi menyinggung potensi manipulasi data. “Tanpa verifikasi identitas, sistem pengisian yang longgar membuka celah bagi satu individu atau kelompok untuk mengisi survei berkali-kali menggunakan VPN atau perangkat berbeda guna memanipulasi peringkat negara tertentu,” tuturnya.
Minimnya transparansi dari survei IndexMundi juga menjadi poin krusial. Burhanuddin menyoroti ketiadaan informasi mengenai jumlah responden yang menjadi dasar penyusunan skor di setiap negara. Hal ini membuat perubahan peringkat suatu negara berpotensi dipengaruhi oleh jumlah responden yang sangat sedikit, sehingga mengurangi validitasnya. Selain itu, mekanisme pembersihan data atau data cleaning, termasuk penyaringan terhadap bot, spam, maupun respons yang tidak valid, juga tidak dijelaskan secara terbuka oleh penyelenggara survei.
Secara akademis, Burhanuddin Muhtadi berpendapat bahwa data yang dihasilkan oleh IndexMundi lebih tepat dipandang sebagai gambaran sentimen di ruang digital, bukan sebagai representasi kondisi faktual di lapangan. Ia menyarankan agar hasil survei semacam ini sebaiknya hanya dijadikan indikator awal yang kemudian perlu diverifikasi lebih lanjut oleh lembaga riset yang kredibel dan menggunakan metode ilmiah yang ketat, seperti Transparency International atau Gallup Poll.
“Oleh karena itu, organisasi internasional dan akademisi pada umumnya menolak menggunakan IndexMundi Global Surveys sebagai rujukan ilmiah utama,” pungkasnya, menegaskan kembali bahwa temuan survei tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan berpotensi menyesatkan publik. Dengan demikian, klaim mengenai citra negatif Polri di kawasan ASEAN berdasarkan survei IndexMundi ini patut dipertanyakan validitasnya karena cacat metodologi yang inheren.
Tinggalkan komentar